Menakar Pemerintahan "SUKA" dalam 12 Bulan

Catatan Akhir Tahun 2009 Bidang Pemerintahan Kab. Majalengka

Menakar Pemerintahan "SUKA" dalam 12 Bulan

Oleh : Jejep Falahul Alam *)

Sejak terpilihnya dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah langsung tahun 2009 lalu, yang bisa juga dikatakan sebagai Pilkada paling demokratis sepanjang sejarah perpolitikan Kab. Majalengka, karena salah satunya, proses pemilihan yang sebelumnya dipilih melalui wakil rakyat di parlemen, kini rakyat langsung menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya. Pada saat itu Pilkada Majalengka diikuti enam calon konstestan dan dimenangkan pasangan Sutrisno-Karna “SUKA”, dalam satu putaran. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2009-2013, H. Sutrisno, SE, M.Si dan DR.H. Karna Sobahi, M.M.Pd yang mengusung visi-misi Remaja (religius, maju dan sejahtera) tak terasa kini roda pemerintahanya genap berusia satu tahun. Usia yang masih terlampau muda untuk ukuran membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Majalengka yang memiliki jumlah penduduk 385.094 jiwa dan 115.284 Kepala Keluarga (KK). Meskipun baru berumur 12 bulan pemerintahanya berjalan, diakui atau tidak, pasangan Sutrisno-Karna "SUKA" sedikit banyak telah melakukan perubahan dalam menata dan membangun sistem pemerintahannya. Berbagai gebrakan dan program pun telah banyak digulirkan meskipun masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Program yang kini telah berjalan antara lain, Pertama, program yang menjadi ujung tombak dan unggulan pemerintahan “SUKA” yakni perbaikan rumah tidak layak huni dan pemberian modal ekonomi produktif bagi warga miskin. Besar bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing keluarga miskin senilai Rp. 10 Juta dengan peruntukan Rp. 6 juta untuk biaya bedah rumah sedangkan sisanya Rp. 4 juta untuk bantuan modal usaha produktif.  Pada tahun 2009 kemarin program ini telah berhasil menyerap 260 KK yang tersebar di 334 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan. Anggaran program ini pada 2009 sebesar Rp.2,6 Miliar bersumber dari APBD Majalengka. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholders yang memberikan bantuan untuk terwujudnya program tersebut.

Kedua, program yang hampir menyerupai pemerintahan pusat yakni program subsidi langsung tunai (SLT) untuk Majalengka dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintahan SBY. Warga Miskin yang tercatat pada 2009 sebesar 49.169 kelurga pra sejahtera dan 56.754 keluarga pra sejahtera.Bagi keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan SLT diwajibkan terlebih dahulu memiliki Kartu Miskin (KM) yang prosesnya melalui seleksi yang cukup ketat dan obyektif. Penyeleksiaan ini dimulai dari tingkat RT, RW, Kecamatan, kemudian menuju Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) setelah didata, lalu dilakukan survai kelapangan untuk mengecek kebenaran data tersebut. Maksud dari kepemilikan KM ini mampu menjawab kendala terhadap bantuan terhadap keluarga tidak mampu, yang selam ini tidak jelas indikatornya.

Ketiga, Dalam upaya perluasan pengembangan kesempatan kerja bagi masyarakat, pasangan SUKA pun menelurkan kebijakan program padat karya yang bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, mengingat tingginya angka pengangguran saat ini yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Harapanya dalam program tersebut bisa tercipta 21 kelompok usaha permanen dibidang perikanan, pertanian, peternakan dengan anggota kelompok sebanyak 88 orang. Untuk merealisasikan program tersebut Pemkab Majalengka telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 4.05.000.000,-

Keempat, Kebijakan Efesiensi Anggaran, Bupati Sutrisno yang sebelumnya mantan wakil Ketua DPRD Majalengka yang merangkap sebagai mantan panitia anggaran, tahu percis kondisi keuangan pemerintah daerah, terutama menyangkut masalah penggunaan anggaran APBD yang dinilai pemberosan, sehingga tak ayal, ketika SUKA memegang estapet kepemimpinan, pasangan ini melakukan perombakan besar-besaran dan perbaikan sistem birokrasi, diantaranya, kebijakan efesiensi anggaran dengan cara penghapusan honor belanja pegawai, yang sempat pada saat itu diwarnai kekecewaan dari jajaran birokrasi setempat. Hal itu wajar, karena menurut pandangan Bupati, birokrat sebelumnya telah banyak "dininabobokan" dengan beragam sejumlah fasilitas yang diberikan Bupati sebelumnya, sehingga hal yang manusiawi  kalau menimbulkan gejolak. Namun seiring berjalannya waktu, hal yang demikian akan disadari dengan sendirinya. Tak hanya itu juga, SUKA sempat memberlakukan enam hari kerja bagi para birokrasinya dan program jum'at bersih, kedua program tersebut akhirnya luntur dengan sendirinya dan para birokrasi bekerja lima hari lagi adapun Jumsih kena sudah tidak lagi terdengar eksistensinya. Sementara itu juga, satuan organisasi tata kerja (SOTK) pun dirombak total  sehingga berdampak pada mutasi besar-besaran sebanyak kurang lebih 1000 pejabat dilingkungan pemkab Majalengka yang dilakukan Bupati Sutrisno.

Kelima, Program pembenahan sarana infrastruktur, Pemkab Majalengka menyadari betul bahwa jaringan infrastruktur memegang peranan penting dalam memfasilitasi arus barang, jasa, manusia maupun finansial secara lintas, apalagi keberadaan infrastruktur yang baik akan menunjang dalam upaya pengentasan kemiskinan.  Sarana infrastruktur yang kini telah dan sedang berjalan adalah perubahan sistem perencanaan tata ruang wajah kota Majalengka, seperti halnya pembangunan tugu Bunderan Cigasong dan Bunderan Munjul, yang mampu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat sekitar, yang menikmati pemandangan Bunderan Munjul untuk dijadikan sarana rekreasi dan tempat hiburan baik sore maupun di malam hari karena disina akan bangun taman kota yang lebih representatif  dengan dibangunnya air mancur dan kawasan bebas polusi berupa taman rekreasi warga Majalengka.

Pemkab Majalengka saat ini juga tengah melaksanakan pelebaran Jalan KH Abdul Halim sepanjang 5,76 km di mulai dari pintu Gapura Kelurahan Munjul hingga Bunderan Cigasong. Lebar jalan yang akan ditata mencapai 15,5 meter. Meskipun anggaran ini bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 15 miliar. Dana sharing dari APBD Majalengka hanya Rp 2 miliar,  sehingga totalnya mencapai Rp17 miliar. Tapi goalnya proyek pelebaran jalan ini, tidak terlepas dari campur tangan pasangan SUKA untuk mewujudkannya, karena upaya pelebaran Jl KH Abdul Halim pun telah dilakukan Bupati sebelumnya namun gagal, baru terlaksana saat ini.  Dan masih banyak lagi rencana pembanguan yang terus digelorakan pasangan SUKA berupa pembangunan jalan lingkar, Perwujudan pembangunan Bandara Internasional Jawa-Barat (BIJB) di Kec. Kertajati yang saat ini masih dalam proses pembebasan tanah. Selain itu juga, rencana pembangunan Jalan tol Cikapa (Cikampek-Palimanan), Tol Cisamdawu (Cilenyie-Sumedang-Dawuan),  Sedangkan di Wilayah selatan Majalengka akan dibangun jalan tembus Lemahsugih-Bantarujeg-Talaga-Majalengka dll.

 

Keenam, Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi warga miskin secara mandiri, serta mendorong peran serta masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan. yang diperlukan masyarakat untuk mengangkat derajat kesejahteraan dan usaha produktifitasnya melalui proses yang lebih menekankan pada Bottom-up istilah dari, oleh dan untuk rakyat. Program yang disinergikan dengan pemerintah pusat yakni PNPM Mandiri pedesaan, Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP), Program Keluarga Harapan (PKH).

Ketujuh, Program Sambung Rasa, Istilah “Sambung Rasa” pernah menjadi jargon yang menarik ketika Mantan Menteri Penerangan pada periode Pemerintahan Orde Baru yakni H Harmoko ketika masih menjabat. Secara umum, tujuan dari komunikasi sambung rasa adalah agar gap antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat (audience) berkurang, sehingga dapat mengoptimalkan perubahan wawasan, sikap maupun perilaku dari kedua belah pihak. Proses komunikasi ini selain menyampaikan informasi yang bisa memberikan nilai tambah, juga dapat menyerap aspirasi dan problem masyarakat. Dengan demikian, feedback atau uneg-uneg masyarakat bisa dijadikan bahan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan datang oleh pemerintah daerah.

Namun terlepas dari kemajuan pembangunan Pemkab Majalengka yang saat ini mulai berjalan dan tidak mungkin bisa diuraikan satu persatu karena keterbatasan ruang, Sehingga keberhasilan program dalam pengelolaan air, air limbah, peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan, rehabilitasi sarana pendidikan, pemeliharan jembatan, rehabilitasi dan sarana kesehatan, semuanya tidak bisa dijelaskan secara utuh.

Akan tetepi meskipun segudang prestasi telah ditorehkan pasangan “SUKA” layaknya sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan dan kelebihanya. Data yang diperoleh penulis, tercatat angka pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan dari 7, 79 % naik menjadi 7, 98 %. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan dari 4, 87 % pada 2007 dan menjadi 4,60 % pada 2008, atau turun sebesar 0,27 %.  Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah indikatornya ditujukan dengan peningkatan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus berupaya melakukan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya baik dari segi asepk fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli) maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Majalengka meski mengalami peningkatan, ternyata hanya bergeser sedikit saja dari tahun 2007, itu pun masih di bawah rata-rata Jawa-Barat, yakni 69,56 % pada 2008, sedangkan tahun sebelumnya 69,25 atau hanya bergeser 0,31.

Dibidang Pendidikan, mutu pendidikan umumnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Majalengka dikategorikan rendah, hal ini terbukti bukan tanpa alasan melainkan dari hasil disertasi doktor, Wakil Bupati Majalengka H. Karna Sobahi, Ia menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Majalengka, akan tetapi untuk meminimalisir permalalahan diatas sangat diperlukan upaya kerjasama semua pihak terutama di dalamnya peran serta pemerintah daerah agar memberikan otonomi luas di bidang pendidikan salah satunya dengan diterbitkanya Perda Pendidikan yang sekaligus dilaksanakan dilapangan, bukan sekedar dokumen tanpa pelaksanaan. 

Disisi lain juga, Pemkab Majalengka memiliki “PR” dan berbagai permasalahan yang urgen, yang harus segera di atasi dan diselesaikan sedini mungkin, diantaranya,  tingginya angka kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarkat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, belum optimalnya saran infrastruktur wilayah dan belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dan pelayanan publik.

Maka dimulai pada awal tahun 2010 Kabupaten Majalengka, bisa meningkatkan segudang prestasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apalagi saat ini  Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Majalengka 2010 telah ditetapkan oleh anggota DPRD Majalengka sebesar Rp 1,097 triliun. Yang terdiri dari pendapatan  daerah sebesar Rp.1,076 triliun yang terdiri dari Pandapatan Asli Daerah (PAD) Rp 77,5 miliar, dana perimbangan Rp 904,97 miliar, dan pendapatan daerah lainya  Rp 94,5 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah pada 2010 diproyeksikan Rp 1,096 triliun, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 803 miliar dan belanja tidak langsung Rp 293 miliar atau naik 2,8 persen.

Terakhir, pembangunan suatu daerah bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemkab Majalengka semata, melainkan kerjasama semua elemen masyarakat yang harus bahu-membahu berkerjasama serta bergotong royong, tanpa hal itu pembangunan di Majalengka sulit untuk diwujudkan, karena setiap orang atau kelompok berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kebersamaan, istilahnya, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

*) Penulis adalah warga yang tinggal di wilayah selatan Kab. Majalengka, tepatnya, di Desa Cipeundeuy, Kec. Bantarujeg.